JAKARTA, KOMPAS.com — Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun, merupakan koordinator pencarian dana kampanye untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri dan pasangannya, Hasyim Muzadi, pada Pemilu 2004.

Nunun mengumpulkan sumbangan dana dari kalangan pengusaha, seperti Nirwan Bakrie, adik kandung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Soal ini dibuka oleh mantan Direktur PT Wahana Esa Sejati (WES) Abdul Hakim Safari MJ atau Ary Malangjudo.

Ary bersaksi untuk sidang terdakwa dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia 2004, Agus Condro dan kawan-kawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/5/2011).

"Mulai Februari, Ibu Nunun sudah full kampanye ketimbang ke perusahaan," katanya. Ary Malangjudo merupakan salah satu orang kepercayaan Nunun. Dia diangkat menjadi direktur di PT WES yang merupakan salah satu perusahaan milik Nunun.

Ary pulalah yang menjadi utusan Nunun untuk menyerahkan sejumlah cek perjalanan kepada politisi anggota DPR 1999-2004. Cek perjalanan tersebut yang kemudian diduga sebagai suap terkait pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.

Namun, melihat kedekatan Nunun dengan PDI Perjuangan, Ary berasumsi bahwa cek perjalanan yang diberikan Nunun kepada politisi DPR melalui dirinya tersebut berkaitan dengan kampanye PDI-P, bukan terkait pemenangan Miranda Goeltom.

"Memang sejak awal saya sudah bertanya untuk DPR itu untuk apa, tapi karena beliau jawabannya 'Saya, kan, banyak aktivitas yang dibantu', saya juga melihat Bu Nunun kegiatannya bukan hanya di bidang bisnis sama saya, tapi juga di bidang-bidang lain," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada pernyataan dari Nunun kepadanya terkait pemenangan Miranda.

Ary juga mengungkapkan, Nunun dekat dengan Megawati berdasarkan cerita-cerita Nunun kepadanya.

"Yang saya tahu, ketika Bu Mega terpilih, Bu Nunun termasuk yang mengunjungi rumah (Bu Mega)," ungkap Ary. Nunun juga pernah menemui Megawati di Istana Bogor.

"Ada acara kenegaraan, Bu Nunun jadi panitia. Acara kampanye, Bu Nunun juga suka ikut," katanya.

Selain membeberkan kedekatan Nunun dengan PDI-P, Ary juga mengungkapkan, mantan atasannya itu kerap menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli apartemen mewah di Singapura. "Nilainya sangat mahal, sampai Rp 15 miliar," ujar Ary.

Nunun, lanjutnya, juga menggunakan nama perusahaan untuk berutang dan membebankan biaya pergaulannya dengan para sosialita kepada perusahaan. Hal itulah yang membuat Nunun dan Ary berkonflik. "Terjadi konflik yang luar biasa besar. Itu salah satu alasan saya mengundurkan diri," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--JAKARTA--Tiga LSM menemukan beragam fakta dari 58 kali studi banding  atau dari 143 kali kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh alat kelengkapan (tidak termasuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen/BKSAP) pada keanggotaan DPR periode 2004-2009.

Selain menemukan bahwa hanya tiga laporan yang dipublikasikan di laman DPR (www.dpr.co.id) dan miripnya hasil studi banding yang dipublikasikan dengan informasi di sejumlah laman. LSM juga menemukan hasil studi banding tidak berbanding lurus dengan produknya.

Sebagai contoh, Komisi III sebelumnya telah melakukan studi banding ke Swiss (6-12 Juni 2009) dan Rusia (24-29 Mei 2009) dalam rangka pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Status RUU tersebut tidak selesai pada DPR periode 2004-2009. Kemudian, DPR periode 2009-2014 memasukkan RUU Pencucian Uang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2010 dan kembali diprogramkan studi banding ke Perancis dan Australia pada 7-13 Juni 2010.

Kondisi yang sama dipratekkan pula oleh BURT saat melakukan studi banding ke Inggris dan Amerika Serikat (1-7 Mei 2011), dengan dalih studi perbandingan tentang penguatan lembaga parlemen.

Padahal Pansus RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR yang dibentuk pada 2006 lalu telah melakukan serangkaian studi banding, dengan maksud dan tujuan yang sama.